KABAR GURU - Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih di hentikan sementara atau moratorium. Namun, lowongan CPNS untuk para lulusan sekiolah kedinasan tetap dibuka. Sekolah dinas yang dimaksud diantaranya yakni IPDN, STAN, STTD, AIM, STIS, STSN, STMK.
Pemerintah menyebut itu dengan penerimaan PNS formasi khusus. sedangkan untuk formasi umum saat ini masih di moratorium. Selain dari kedinasan, pemerintah juga membuka lowongan CPNS untuk tenaga pendidikan dan kesehatan seperti program GGD (Guru Garis Depan) dan Bidan PTT (pegawai Tidak Tetap).
 |
| Copyrigth©Sidomi News |
Untuk program GGD dan Bidan PTT diketahui telah dilaksanakan seleksinya pada tahun 2016 lalu. dan saat ini tinggal pengumuman dari Panselnas dan akan disampaikan pula oleh masing-masing instansi terkait.
Kendati demikian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur belum dapat memastikan sampai kapan moratorium CPNS dari formasi umum dilakukan dan lowongan CPNS akan dibuka kembali.
Saat ini Kementerian PAN-RB tengah fokus untuk membenahi distribusi PNS dari daerah yang kelebihan PNS ke daerah yang kekurangan. Daerah yang memiliki kel;ebihan PNS tersebut memiliki belanja pegawai yang besar yakni diatas 50% dari total anggarannya sehingga struktur APBD-nya dinilai tidak sehat.
Menurut Asman, saat ini masih banyak Pemda yang anggaran APBD-nya tidak sehat, yakni lebih dari 50% anggarannya habis untuk belanja pegawai. Padahal seharusnya belanja pegawai harus dibawah 50% agar APBD tersebut dapat digunakan untuk membangun infrastuktur produktif.
Permasalahan tersebut akan dibereskan terlebih dahulu sampai pemerintah benar-benar membutuhkan PNS baru. Saat ini ia masih melakukan pembenahan dari stakenholder terkait seperti Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kementerian PAN-RB, Pemda kabupaten dan Provinsi terkait.
Pembenahan tersebut dilakukan agar belanja pegawai di suatu daerah sehat, yakni dibawah 50%.Asman juga mengatakan jika pihaknya masih akan melakukan pembenahan distribusi, konsentrasinya padahal tersebut, bukan pada penambahan, kemudian pemerataan.
Setelah distribusi selesai, nantinya pemerintah akan memperbaiki sistem di daerah dengan menggunakan IT. Bila dapat dilakukan dengan menggunakan sistem IT, maka pegawai yang dibutuhkan nantinya tidak akan terlalu banyak.
Sekian informasi diatas yang kami lansir dari indowarta.com dan semoga bermanfaat . Update perkembangan terbaru dari dunia Pendidikan Indonesia otomatis di timelne facebook anda dengan like fanpage facebook KABAR GURU. Silahkan kunjungi laman INI untuk kabar lainnya. Terima kasih.
