Tunjangan Pendapatan Penghasilan (TPP) para PNS di lingkungan Pemkot Bontang akan dihapuskan di tahun 2017. Sementara untuk pendapatan tenaga non PNS, akan dilakukan pemotongan yang nilainya masih dalam pembahasan.
Kedua putusan ini diambil Pemkot Bontang menyusul merosotnya APBD Bontang 2017 yang diproyeksi hanya Rp 796 miliar atau hampir separuhnya dari APBD Bontang 2016 sebesar Rp 1,3 triliun. “Walaupun pahit, ini harus disampaikan,” kata Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase dalam pertemuan bersama seluruh tenaga honorer di Auditorium Wali Kota Bontang, Bontang Lestari, Selasa (8/11) siang kemarin.
 |
| Ilustrasi PNS |
Menurut Basri, sudah 2 hari ini pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bontang melakukan pembahasan maraton. Dua langkah strategi pun telah diambil.
Bahkan, sebelum mengumpulkan tenaga honorer, pagi harinya pihaknya sudah mengumpulkan para kepala dinas, sekretaris serta kasubag perencanaan untuk membahas hal tersebut. Siangnya, hasil pembahasan langsung diserahkan ke DPRD Bontang. “Ini berat, tetapi memang kenyataannya,” imbuhnya.
Untuk diketahui, APBD Bontang tahun 2015 angkanya masih cukup
fantastis mencapai Rp 1,9 triliun. Namun di era kepemimpinan Neni
Moerniaeni-Basri Rase, APBD Bontang mengalami penurunan drastis atau
defisit. APBD tahun 2016 menjadi Rp 1,3 triliun. Sedangkan proyeksi APBD
2017 mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan asumsi dana bagi
hasil, diproyeksi hanya Rp 796 miliar. Dana ini digunakan untuk seluruh
pembiayaan dan belanja pegawai.
Padahal masih ada amanat Undang-Undang yang tak bisa dikorelasi yakni
20 persen untuk bidang pendidikan serta 10 persen untuk kesehatan.
Sehingga, total yang harus disisihkan sebesar 30 persen. Jika dihitung,
30 persen dari angka Rp 796 miliar, maka Rp 230 miliar harus
dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan. Artinya tersisa sekira Rp
550 miliar yang harus dibagi-bagi.
Sementara kalkulasi anggaran untuk belanja pegawai, totalnya mencapai
Rp 620 miliar. Itupun belum termasuk belanja dan operasional kantor.
- Baca juga : Honorer K2, Simak! Ada Kabar Menarik Untuk Anda
“Setelah dikurangi 30 persen, Rp 550 miliar tidak cukup untuk
membiayai belanja pegawai. Karena itulah, kemungkinan besar dilakukan
(pemotongan gaji non PNS, Red.) dalam rangka antisipasi defisit
anggaran,” ungkap Basri.
Mengenai dua keputusan yang tidak populer tersebut, Basri meminta
maaf. Diakuinya, sangat berat tetapi apa boleh buat dengan kondisi
keuangan tahun depan.
Dia pun berjanji apabila kondisi keuangan normal seperti semula,
maka pihaknya mengembalikan yang sebelumnya pernah dihilangkan. “Saya
janji non PNS akan diprioritaskan ketika ada penerimaan CPNS, kalau ada
formasi lebih baik ditolak ketimbang kita menerima dari luar. Karena
kami ingin memberikan kesempatan bekerja di Pemkot Bontang sebagai PNS.
Tak ada sedikitpun keinginan dari kami. Tapi tolong dipahami,” bebernya.
Apalagi, menurut Basri, anggaran bukan hanya untuk belanja pegawai,
tetapi banyak kegiatan lain yang membutuhkan dana. Termasuk dana sosial
serta lainnya. Sehingga ia berharap semua Non PNS ikhlas dan mau
menerima kondisi keuangan yang memprihatinkan.
Apalagi, Pemkot Bontang masih memiliki beban anggaran yang tidak
terlaksana tahun ini sehingga harus dibayarkan di 2017. Sementara TAPD
sudah sepakat tidak melakukan pinjaman ke pihak ketiga. “Kami mohon
bantu berdoa supaya di tahun 2018 ekonomi Indonesia membaik, harga
batubara, migas naik semua,” pintanya.
Basri juga menjanjikan tidak akan mengurangi non PNS, tapi yang akan
dilakukan hanya pengurangan pendapatannya. “Pemotongan gaji pun tidak
secara ekstrim, tetapi secara bertahap. Saya minta teman-teman tetap
kerja ceras, kerja cepat,kerja ikhlas dan kerja tuntas,” pungkasnya.
Sekian informasi yang dilansir dari http://fajar.co.id Update perkembangan dunia pendidikan otomatis di timeline facebook anda dengan like fanpage facebook Kabar Guru.
Silahkan kunjungi laman INI untuk berita dan kabar lainnya.
