KABAR GURU - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan reshuffle kabinet jilid II pada Rabu (27/7). Dari beberapa nama yang di-reshuffle, nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan digantikan oleh Muhadjir Effendy.
Rotasi di posisi Mendikbud yang dilakukan Presiden Jokowi ini tetap diisi oleh kalangan profesional. Seperti halnya Muhadjir Effendy dari akademisi yang juga mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Untuk mengetahui lebih mendetail mengenai program kerjanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), wartawan Koran Jakarta, Citra Larasati dan Muhammad Umar Fadloli berhasil mewawancarai Mendikbud Muhadjir Effendy, di Istana Negara pada Rabu (27/7) dan di Kantor Mendikbud pada Kamis (28/7). Berikut petikan selengkapnya.
Kapan kabar ditunjuknya Bapak sebagai Mendikbud pertama kali disampaikan oleh pihak Istana? Saya baru mendapat kabar Selasa (26/7) malam. Bahkan malam itu juga saya baru tahu kalau akan ditugaskan menjadi Mendikbud.
Apa yang akan Bapak lakukan setelah dipercaya menjadi Mendikbud? Saya akan menjalankan visi dan misi Presiden Jokowi, yang diterjemahkan dalam program-program pendidikan. Pertama, saya akan meneruskan apa yang sudah berjalan sehingga apa yang sudah jalan akan kami teruskan. Kedua, saya akan membantu Presiden Jokowi dan berusaha untuk menggunakan seluruh kemampuan profesionalitas saya untuk membantu Presiden di sektor pendidikan.
Ada pesan khusus dari Presiden Jokowi tentang prioritas utama kerja Anda? Tadi Presiden Jokowi sudah memberikan pesan pada dua hal yang perlu diperhatikan di sektor pendidikan tanpa mengabaikan sektor yang lain. Pertama, mempertajam fungsi pendidikan vokasi. Kedua, menggunakan penyelenggaraan program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dua hal itu adalah bentuk breakdown dari isu besar yang dibuat Presiden Jokowi.
Pertama tentang masalah pemerataan akses pendidikan. Kesenjangan pendidikan harus diperpendek. Kemudian ketenagakerjaan karena memang pendidikan adalah penyedia sumber daya manusia, terutama di bidang saya adalah pendidikan tenaga tenaga terampil menengah skill labour.
Maka jawabannya ya mempertajam pendidikan vokasi itu yang dimaksud mempertajam itu nanti akan kami coba. Bagaimana supaya pendidikan vokasi di Indonesia, baik yang ada di sektor nonformal maupun yang formal yaitu SMK itu lebih spesifik dan betul-betul memiliki kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan misalnya dalam bentuk sertifikat.
Ada sekitar 12 juta KIP yang belum dapat dicairkan karena kendala data. Apa solusi yang Anda tawarkan?Menurut UU, data yang dipakai untuk dasar pendistribusian KIP itu menggunakan data Kementerian Sosial (Kemensos) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Namun, sayangnya data yang dimiliki TNP2K tidak sinkron dengan data anak sekolah yang ada di data pokok pendidikan Kemdikbud (Dapodik). Akibatnya kartu yang sudah didistribusikan belum bisa dicairkan.
Saya ingin mengusulkan kepada Presiden Jokowi, mengingat Kemdikbud punya sendiri data pokok pendidikan. Bagaimana jika pencairan KIP dilakukan saja pada data yang sudah siap, yakni anak-anak yang ada di Dapodik, yang penting jalan dulu.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pencairan KIP jika menggunakan Dapodik? Pokoknya jika nanti disetujui dalam rapat gabungan kabinet, sekitar satu- tiga bulan selesai dengan catatan setuju yang dipakai Dapodik, bukan data dari Kemensos. Data siswa yang miskin ada sekitar 18 juta dari total sekitar 50 juta siswa.
Terkait pendidikan vokasi sebagai hulu pemenuhan tenaga kerja, Anda menawarkan desain apa? Keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja itu adalah kemampuan untuk merespons dan menyikapi diversifikasi tenaga kerja. Kemudian semakin tingginya tuntutan pasar akan kualitas tenaga kerja (Naker) di pasar kerja. Lalu bagaimana menciptakan Naker berkompensi itu tanggung jawab negara.
Pada umumnya yang jadi tanggung jawab negara ada empat, yakni membuat kebijakan moneter, fiskal, mengintervensi pendapatan nasional, dan menyiapkan tenaga kerja. Dalam tanggung jawab itu jika dikaitkan dengan Kemdikbud tentu saja terkait dengan pendidikan vokasi. Seperti arahan Presiden Jokowi untuk mempertajam vokasi, yang artinya meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja di sektor hulu.
Konsep pendidikan vokasi yang ada di SMK ke depan akan seperti apa? Kami akan siapkan tenaga terampil yang semakin bervariasi merespons kebutuhan pasar yang juga semakin beragam. Misalnya kami bentuk SMK perfilman dengan berbagai macam jenis keterampilan yang dibutuhkan industri film. Kedua SMK kelautan.
Mulai dari budidaya ikan, konservasi, pengolahan hasil laut kemudian termasuk manajemen ekspor, produksi laut, hasil laut. Pendidikan seperti itu ada di Dikbud, sebab kalau di Kementerian Kelautan dan Perikanan adanya pendidikan kedinasan. Kalau kami bukan sekolah kedinasan.
Bagaimana mengatasi persoalan tidak link and match-nya lulusan institusi pendidikan dan dunia kerja? Link itu artinya terkait langsung industri. Untuk itu jangan mendirikan sekolah yang tidak cocok dengan lapangan kerja yang dibutuhkan industri. Kami harus buka jurusan yang supply tenaga kerjanya banyak. Pokoknya kami harus menambah SMK yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Kalau saat ini contohnya itu seperti SMK Penerbangan. Alasannya karena industri penerbangan terus bertumbuh positif. Sekarang untuk mendirikan SMK guna menyiapkan tenaga ground staff awak darat itu spesifikasinya harus disiapkan mulai navigator sampai ke enginernya.
Lalu tantangan ke depan untuk rencana itu apa? Tantangan ke depan itu pengadaan gurunya.
Apakah ada target berapa pertumbuhan SMK sepanjang program penajaman vokasi? Targetnya antara SMK dan SMA itu 60:40. Namun, di lapangan ada SMA yang dipaksa diubah menjadi SMK, tapi ternyata tidak ada laboratoriumnya. Malah Pakde Karwo (Gubernur Jawa Timur) sentil itu keberadaan SMK sastra hanya karena dipaksa kejar target. Saya tidak mau selama menjadi menteri itu dipaksakan.
Dari jenjang SD, SMP sampai SMA persoalan utama apa yang paling mencolok di Indonesia? Soal pemerataan akses. Untuk itu kami nanti juga harus atasi persoalan di sekolah-sekolah daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan (3T) di kepulauan. Maka mungkin juga di daerah 3T akan dibanguun sekolah berasrama. Mulai dari SMP, kalau perlu dari SD.
Bagaimana terkait pengembangan bidang kebudayaan? Jadi dulu itu kebudayaan melekat di kementerian pariwisata. Kebudayaan itu hanya diinterpretasikan sebagai tari-tarian dan sejenisnya saja. Kemudian Borobudur dipamerkan untuk menarik wisatawan. Padahal itu keliru. Ketika urusan budaya ditarik ke Kemdikbud, ini berarti akan menjadi bagian dari sistem pendidikan.
Jadi tugas utama Dirjen Kebudayaan adalah membudayakan sekolah. Saya tidak tahu di sini, tapi kalau di Singapura itu ada wajib belajar gamelan untuk jenjang SD. Tapi di negara kita sendiri nyaris anak-anak tidak mengenal gamelan.
Soal kebutuhan dan pemerataan guru seperti apa rencananya? Harus dipelajari dulu petanya seperti apa, tapi saya yakin itu karena penangannya parsial. Ada guru malas ke sekolah, karena sekolahnya sangat jauh. Jadi dari situlah ada ide sekolah berasrama.
Kalau persoalan ujian nasional (UN) di era Anda akan dibawa kemana? Saya belum bisa memberi komentar nanti akan dipelajari lebih lanjut tentu saja akan memohon petunjuk dari Presiden Jokowi akan kami evaluasi tentang mudharat dan manfaatnya. Yang jelas, UN itu fungsi utamanya kan untuk mengukur capaian standar nasional. Karena itu untuk mengukur capaian standar nasional, apakah perlu UN atau tidak. Nanti akan kami lihat.
Soal guru honorer yang lama pengangkatan bagaimana? Saya akan pelajari dulu masalah itu tentu saja tidak akan betulbetul selesai 100 persen. Namanya tenaga didik itu di mana pun itu selalu mengalir, selalu ada yang staf-staf.Tentu juga ada yang selama ini honorer itu apalagi sekarang ini ada yang tenaga kontrak. Sekarang banyak perguruan tinggi negeri yang status dosennya tenaga kontrak.
Pemecahan masalahnya bagaimana? Tentu saja itu akan kami lihat nanti secara lebih jernih, lebih objektif, dan kami usahakan untuk betul-betul bisa mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Terutama dalam bidang tenaga didik, dan kami tahu persoalan tenaga didik itu sebenarnya bukan hanya soal honor. Kami juga sedang berpacu untuk meningkatkan kualitas profesionalisme tenaga didik dan seterusnya tadi.
Mengenai kurikulum yang sering berubah-ubah dari era Pak Nuh ke Pak Anies apakah nanti akan berubah lagi?Sebenarnya jangan lihat seperti penggalan-penggalan seperti itu. Kurikulum itu sebetulnya bersifat berkelanjutan, terus menerus. Bahkan tiap semester itu sebenarnya ada evaluasi kurikulum.
Jadi kita jangan terperangkap pada kurikulum 2013 nanti ada kurikulum 2020 sebenarnya itu program berkelanjutan. Sehingga nanti ketika akan berubah dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum berikutnya ada namanya krisis, ada namanya masalah-masalah yang harus disesuaikan, dan itu wajar.
Lalu bagaimana menyikapinya? Jangan sampai itu dipolemikkan seolah-olah itu ada masalah betul dan tidak bisa perubahan itu drastis dari A ke B itu tidak bisa, harus smooth. Kadang-kadang ada pilot project untuk diuji coba dulu, nanti kalau sudah kira-kira memenuhi syarat baru dilaksanakan secara didiseminasi. Setelah didesiminasikan, dievaluasi lagi. Evaluasi itu hampir setiap semester, setiap tahun pasti ada evaluasi.
Mana yang didahulukan antara sarana prasarana pendidikan atau SDM pendidikan? Itu persoalan semuanya dan itu klasik. Kami tidak akan pernah selesai problem pendidikan. Termasuk di dalamnya problem sarana prasarana, tenaga, kesesuaian atau relevansi kemudian pemerataan itu problem klasik. Jadi kalau kami diberi amanah untuk mengemban sektor pendidikan pasti urusannya berkutat di sekitar itu.
Tapi sudah ada programprogram yang diselenggarakan oleh kami nanti tinggal bagaimana meningkatkan fungsinya saja. Ada program pemberian insentif untuk guru-guru profesional, ada program-program bagaimana supaya bisa meningkatkan kemampuan profesionalisme dan itu nanti terus. N-3.(koran-jakarta.com).
Sekian dan terima kasih.
