KABAR GURU, JAKARTA– Indonesia tidak hanya menghadapi ancaman kelangkaan dosen,
tetapi juga tenaga guru pengajar di tingkat dasar dan menengah. Hingga
tahun 2019 mendatang ada 500.00 guru yang akan pensiun, sementara
rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum juga dibuka.
Guru-guru yang mau pensiun ini terutama para pengajar di tingkat SD.
Mereka rata-rata diangkat pada 1970-an,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar
(PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rasyidi di Jakarta
kemarin. Dia mengungkapkan saat ini guru dengan status PNS di
sekolah-sekolah dasar rata-rata hanya berjumlah tiga orang.
 |
| Ilustrasi Guru Mengajar |
Padahal idealnya ada sembilan guru dengan status PNS. Posisi guru PNS
ini lantas diisi guru honorer. Oleh karena itu, kata dia, jika
pemerintah pusat belum bisa membuka rekrutmen CPNS, beri kewenangan
kepada pemerintah daerah untuk mengangkat dan menggaji para guru honorer
ini dengan dana APBD. ”Itu guru-guru honorer di daerah terpencil harus
diprioritaskan karena mereka yang menggantikan tanggung jawab mengajar
para guru PNS,” katanya.
Unifah berharap, pemerintah membuka rekrutmen CPNS guru sesuai dengan
kemampuan pemerintah. Namun dia menekankan, pengangkatan guru PNS harus
diberikan kepada guru honorer kategori 2 (K2) yang telah memenuhi
syarat. Selain itu dia meminta pemerintah membuat desain perencanaan
kebutuhan guru yang dipetakan dengan mata pelajaran.
Pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Said Hamid Hasan
berpendapat pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk
mencegah kelangkaan guru. Menurutnya dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun
mendatang ada lebih dari 750.000 guru yang akan pensiun. Di sisi lain
moratorium rekrutmen CPNS hingga saat ini belum juga dibuka.
”Bagaimana menggantinya jika terjadi moratorium pengangkatan guru?
Pemerintah pun harus segera mengambil langkah strategis untuk menghadapi
ancaman kepensiunan guru ini,” katanya ketika dihubungi KORAN SINDO
kemarin. Said menjelaskan, masalah lain adalah bagaimana mengisi
kekurangan guru ini, sementara standar pendidikan guru pun belum ada.
Selain itu Program Pendidikan Guru (PPG) pun belum dibuka. Satu hal yang
perlu diingat, menurutnya, seorang guru pensiun hanya bisa diganti
seorang guru pemula dalam arti jumlah, tapi tidak dalam arti kualitas.
Menurut dia, guru yang pensiun penuh dengan pengalaman dan memiliki
kualitas yang tidak dipunyai guru pemula.
Oleh karena itu, menurutnya, strategi penggantian guru harus menghitung
jumlah dan kualitas. Artinya guru yang akan pensiun (guru utama) perlu
didampingi guru pemuda untuk beberapa saat sehingga pengalaman guru
utama tadi dapat ditularkan. ”Dengan cara itu guru pemula menyadap
pengalaman profesional langsung dari guru utama. Pelapisan ini
berlangsung dua tahun dan ketika guru utama tadi pensiun, guru pemula
pun sudah lebih siap,” paparnya.
Mantan anggota Tim Penyusun Kurikulum 2013 ini menuturkan,
sehubungandenganitu pemerintah harus menyiapkan guru untuk 10 juta
peserta didik yang belum mendapat akses ke sekolah. Sekarang perhatian
Mendikbud yang utama adalah pada dua hal, upaya mengganti guru pensiun
dan guru untuk 10 juta anak yang terabaikan hak konstitusionalnya.
Sementara itu anggota Komisi X DPR Abdul Fikri berpendapat, tiap tahun
75.000 guru juga pensiun sehingga jika ditambahdenganancaman10.000 dosen
yang akan pensiun dalam empat tahun ini, hal tersebut akan sangat
mengkhawatirkan bagi nasib dunia pendidikan. ”Sebab tenaga pendidik itu
adalah unsur utama dalam pendidikan. Sama halnya dengan peserta didik.
Guru yang mau pensiun ini harus mendapat perhatian pemerintah,” urainya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menuturkan, maju mundurnya
pendidikan di Tanah Air sangat bergantung kepada tenaga pendidik.
Menurut dia, kalau sekarang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia
masih di atas angka 100 atau di bawah peringkat Vietnam, ini artinya
kita belum bebas dari cap sebagai negara tertinggal.
Fikri pun menyarankan agar lintas kementerian segera berkoordinasi untuk
segera membuka keran rekrutmen CPNS tenaga pendidik dan bukan untuk
formasi PNS lain. Fikri mengaku sangat khawatir Indonesia mendapatkan
ancaman kekurangan guru. Sebab jika tidak dicari solusinya secara cepat
dan bijaksana, persoalan ini akan mengurangi daya saing anak bangsa
dalam menghadapi era globalisasi.
Sebab, lanjut dia, rekrutmen tenaga pendidik baru yang berkualitas lebih
lambat bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan anak Indonesia yang
masuk usia sekolah. Pengamat pendidikan dari Eduspec Indra Charismiadji
berpendapat, kebijakan tentang penempatan guru yang juga menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah harus dilakukan dengan lebih serius dan
profesional, kebijakan harus berpihak pada kepentingan bangsa bukan
golongan.
Contoh, guru banyak yang tidak mampu memanfaatkan teknologi dalam
pembelajaran karena usianya sudah mendekati pensiun, sebaiknya ambil
kebijakan untuk memindahkan mereka ke pekerjaan lain seperti tenaga
kependidikan.
KABAR LAINNYA :
Sekian Informasi 500.000 Guru Bakal Pensiun di 2019 yang kami lansir dari media online www.koran-sindo.com Jangan lupa dapatkan kabar terbaru seputar dunia Pendidikan, Guru, Pns secara otomatis di timeline facebook anda dengan like fanspage KABAR GURU.
Untuk informasi lainnya silahkan kunjungi laman INI. Terima kasih.
